Bojonegoro – Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) menggelar diskusi bersama sejumlah praktisi dan akademisi dalam rangka review kurikulum Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES). Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyesuaikan mata kuliah dengan kebutuhan zaman sekaligus memperkuat relevansi kurikulum terhadap dinamika ekonomi syariah di Indonesia.
Presiden Direktur Holding Koperasi BMT NU Ngasem Group, H. Moh. Wahyudi, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menyampaikan sejumlah masukan strategis. Menurutnya, penguatan kurikulum perlu diarahkan pada materi-materi yang aplikatif dan menjawab persoalan aktual di lapangan.
Beberapa poin usulan yang disampaikan antara lain:
-
Hukum Pidana Islam dinilai kurang relevan, mengingat belum diterapkannya hukum pidana Islam di Indonesia. Sebagai alternatif, disarankan fokus pada hukum pidana yang terkait transaksi ekonomi syariah, seperti tindak pidana pencucian uang dalam penyimpanan di BMT.
-
Peraturan Perundangan dan Fatwa Ekonomi Syariah diperluas cakupannya dengan materi hukum penjaminan syariah dan isu-isu kontemporer kepailitan. Materi ini diusulkan menjadi 4 SKS, atau dipecah menjadi dua mata kuliah dengan masing-masing 3 SKS, karena bersifat sangat mendesak dan luas implikasinya.
-
Materi Fiqh diarahkan pada teknik ijtihad dalam pengambilan keputusan hukum transaksi ekonomi syariah, dengan landasan fiqh dan undang-undang yang berlaku.
-
Hukum Taflis perlu diperdalam dengan pendekatan fiqh sekaligus hukum positif. Hal ini karena selama ini kasus taflis hanya dirujuk pada Undang-Undang Kepailitan, padahal menurut fatwa DSN MUI tidak sepenuhnya relevan. Diharapkan ke depan ada regulasi atau fatwa yang lebih sesuai sehingga dapat menjadi rujukan hakim.
-
Untuk tingkat magister, pendekatan non-litigasi (mediasi, arbitrase, rekonsiliasi, negosiasi, dll.) perlu mendapat porsi lebih, agar lulusan memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa secara komprehensif.
Diskusi ini diharapkan dapat memperkaya kurikulum MHES UNUGIRI, sehingga mampu mencetak lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap menjawab tantangan di bidang hukum ekonomi syariah.
